Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan keterlibatan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati (HM) dalam kasus rencana pembunuhan 4 pejabat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mempengaruhi hubungan baik antara PPP dengan partai-partai pendukung Jokowi lainnya.
Karena menurut Charles, Habil bukanlah berasal dari PPP dengan kepengurusan yang sah.
Baca: Habil Maranti Jadi Tersangka Makar, TKN KIK Tetap Solid
"Saya rasa tidak ada dampaknya ya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari teman-teman PPP, Habil Marati bukan pengurus PPP yang sah," kata Charles kepada Gesuri, Rabu (12/6).
Charles menjelaskan,berdasarkan informasi dari kalangan PPP, Habil ada di PPP versi Muktamar Jakarta yang kini dipimpin Humphrey Djemat. Sebelumnya, PPP kubu Muktamar Jakarta ini dipimpin oleh Djan Faridz.
Dan sejak 2014, PPP versi Muktamar Jakarta memang tidak pernah mendukung Jokowi.
Setelah Pemilu 2014, PPP memang terpecah dalam dua kubu, yakni kubu Romahurmuziy, yang merupakan hasil Muktamar Pondok Gede, dan kubu Djan Faridz, hasil Muktamar Jakarta.
Menteri Hukum dan HAM pun memilih mengesahkan kubu Pondok Gede.
Perlawanan hukum yang dilakukan kubu Muktamar Jakarta pun kalah di tingkat Peninjauan Kembali (PK) atau tingkat terakhir. Hal itu kian memperkuat secara hukum PPP kubu Pondok Gede.
Belakangan, kubu Pondok Gede ini dipimpin oleh Ketua Umum Suharso Manoarfa.
"PPP Djan Faridz memang sejak awal tidak mendukung paslon Jokowi-Amin. Nah sedangkan PPP yang sah pimpinan Pak Suharso tetap solid mendukung pak Jokowi," ujar Charles.
Seperti diketahui, Polisi mengungkapkan bahwa Habil Marati diduga kuat mendanai pembelian senjata api untuk membunuh empat tokoh nasional yang juga pejabat pemerintahan Presiden Jokowi. Habil Marati adalah politisi PPP asal Sulawesi Tenggara.
Dia merupakan mantan anggota Komisi IX DPR 1999-2004 dari Fraksi PPP. Dia juga pernah menduduki kursi MPR.
Baca: Polisi Bongkar Perencana Pembunuhan Tokoh, Layak Diapresiasi
Terkait kasus rencana pembunuhan itu, Charles mendukung penuh upaya kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku.
Dia berharap siapapun di negeri ini tidak mencoba merebut kekuasaan dengan memulai siklus kekerasan seperti ini.
"Kita tentunya tidak ingin melihat Indonesia menjadi seperti beberapa negara di Amerika Latin bahkan Timur Tengah dimana pembunuhan terhadap tokoh politik menjadi hal yang lumrah. Kekuasaan itu bukan segalanya," pungkas Charles.
