Mataram, Gesuri.id - Anggota tim paslon dari pasangan nomor urut 2, Ahyar Abduh – Mori Hanafi, Made Slamet menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu harus segera menyelesaikan persoalan DPT bermasalah tersebut sebelum Pilkada digelar.
Penyelesaiannya harus benar-benar transparan, sebab hal itu sangat sensitif.
Persolan DPT ini dikatakan politisi PDI Perjuangan itu sangat rentan untuk dipolitisasi, oleh paslon yang kalah. Sehingga dijadikan pintu masuk untuk menggugat hasil Pilkada.
“Data ini akan dijadikan senjata oleh paslon yang kalah untuk menggugat, sehingga harus segera diperbaiki masalah DPT ini,’’ katanya.
Baca: NTB: Rakyat Korban Hoax Simpati Partai Kita
Jika tidak, akan ada indikasi kuat pelanggaran pemilu yang disengaja.
54 ribu lebih yang diduga bermasalah versi Bawaslu yang diplenokan oleh KPU NTB.
“Masak ada TNI/Polri masuk DPT, pleno KPU itu tidak lebih tinggi dari undang-undang, harus mengacu pada proses dalam menetapkan daftar pemilih. Jangan asal pleno dan masih bisa diperbaiki,” ungkapnya, Jumat (18/5).
Persolan DPT ini dikatakan Made sangat rentan untuk dipolitisasi, oleh paslon yang kalah. Sehingga dijadikan pintu masuk untuk menggugat hasil Pilkada.
“Data ini akan dijadikan senjata oleh paslon yang kalah untuk menggugat, sehingga harus segera diperbaiki masalah DPT ini,’’ katanya.
Baca: Ahyar-Mori Siapkan Strategi Berantas Narkoba di NTB
Menurut Made, angka 54 ribu tersebut sangat signifikan memengaruhi kemenangan pada pemilu.
“Kalau betul faktanya, koreksi, masih ada waktu, kerja yang benar. Jangan berpolemik, mereka digaji untuk kerja bukan berpolemik,” tegasnya.
