Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Ananta Wahana menyoroti program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang menyasar kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menurutnya, salah satu syarat pengambilan KPR yang mewajibkan pengambil KPR merupakan karyawan tetap, perlu dipertimbangkan kembali.
Baca: Gembong Singgung Rumah DP O Rupiah ke TAPD DKI Jakarta
"Yang tadi disampaikan, (penghasilan) enam juta (sampai) delapan juta ke bawah dengan syarat dalam pengambilan KPR itu kadang-kadang ada ketentuan tentang karyawan tetap. Itulah yang membuat persoalan-persoalan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, terkait pendalaman PMN Tunai tahun 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).
Ananta mencontohkan, seperti karyawan-karyawan dan para supir berstatus tenaga honorer yang bekerja di DPR. Mereka seringkali masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan program KPR.
"Misalnya staf DPR itu yang statusnya periode (bekerja)nya kan tidak jelas. Ada setahun (sampai) dua tahun bekerja). Tapi kalau tenaga ahli penghasilannya lebih, tapi itu kesulitan mendapatkan perumahan itu," lanjutnya.
Baca: Harris Minta Perumnas Telusuri Akar Masalah Keuangan
Lebih lanjut, Ananta juga menyoroti pemilihan lokasi KPR yang dipilih BTN. Sebab, ia menilai lokasi-lokasi yang menjadi perumahan KPR cenderung jauh dari fasilitas umum, sehingga jarang dibeli masyarakat untuk ditempati. Hal tersebut membuat KPR terkesan tidak tepat sasaran.
"BTN dalam mengambil lokasi-lokasi rumah, misalnya yang ada di sekitar Tangerang. Itu tempat-tempatnya (lokasi) itu kadang-kadang nanti hanya diambil (rumahnya) tetapi tidak dipakai (dihuni), karena apa? (karena) jauh dari fasilitas dan lain sebagainya. Pengambilan (lokasinya) jadi kurang tepat," imbuh Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
