Jayapura, Gesuri.id - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu meminta Menlu RI Retno Marsudi segera menggerakkan Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di berbagai negara untuk menampung para mahasiswa Papua penerima beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) yang terlantar.
Baca: Markus Waran Minta Maxsi Ahoren Jelaskan Majunya ke MRP Papua Barat
Tercatat diperkirakan ada sebanyak 3.000 mahasiswa Papua yang terlantar di berbagai negara.
"Gue telepon Menlu minta konjen-konjen dibuka untuk mereka menginap," ucap Adian, Sabtu (8/7).
Menurut Adian, ia juga telah melaporkan hal ini ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Parung, Bogor, pada Rabu (21/6/2023).
Adian mengetahui masalah ini setelah bertemu sejumlah mahasiswa Papua saat berkunjung ke Melbourne, Australia.
Para mahasiswa Papua bercerita bantuan beasiswa Otsus Papua tersendat sejak awal tahun.
Jokowi, kata Adian, menelepon Mensesneg Pratikno. Ia ingin persoalan itu dibereskan secepatnya.
Selain itu, Adian juga menyesalkan penanganan lambat yang dilakukan negara selama ini.
Ia melihat pemerintah pusat dan daerah justru sibuk saling menyalahkan soal 3.000 mahasiswa Papua terlantar di luar negeri.
Salah satu kegiatan para mahasiswa penerima beasiswa dari Pemerintah Provinsi Papua di Amerika Serikat. (DOKUMENTASI IKATAN MAHASISWA PAPUA AMERIKA SERIKAT-KANADA)
"Terlepas dari itu, mahasiswa Papua itu enggak perlu harus pusing karena perdebatan ini. Tugas mereka belajar, sekolah, dapatkan nilai terbaik, pulang bangun Papua," ucap Adian.
Data Penerima Beasiswa Bermasalah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan, permasalahan beasiswa Otsus untuk mahasiswa Papua kini sudah menjadi perhatiannya.
"Ini sudah jadi perhatian khusus kami di Pemerintah Pusat," kata Tito Karnavian ketika ditemui di Jayapura, Jumat (7/7/2023) siang.
Menurut Tito, data yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua itu ada yang kurang atau tidak valid.
"Itu harus diclearkan dulu. Kalau itu sudah selesai harus langsung dibayarkan. Khusus yang tahun 2022 itu masih tanggungjawab Pemerintah Provinsi Papua," terang Tito Karnavian.
Sementara untuk yang tahun 2023 itu nanti akan dibayarkan oleh Pemprov masing-masing Daerah Otonomi Baru (DOB).
"Saya tidak menuduh ya, tetapi saya menerima informasi dari data itu ada yang orangnya sudah tidak ada tetapi masih menerima beasiswa," ungkapnya.
Baca: Seminggu Pasca Pelepasan Segel, GKI Palsigunung Bajem Ciracas Masih Belum Dapat Izin Ibadah
Selain itu, ditemukan data yang orangnya ada tetapi justru tidak menerima beasiswa Otsus Papua.
Mendagri berujar, seharusnya hal itu harus dibayarkan, sehingga persoalan tidak berkepanjangan.
