Ikuti Kami

Pencalonan Gibran, Dinasti Politik atau Kompetensi?

Perhatian publik terhadap Pilkot Solo sudah dimulai ketika Gibran mendeklarasikan niatnya untuk terlibat di pilkada pada akhir tahun 2019.

Pencalonan Gibran, Dinasti Politik atau Kompetensi?
Ilustrasi. Cawalkot Solo Terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Wakilnya, Teguh Prakosa.

Jakarta, Gesuri.id - Politisi Senior PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira mengatakan keputusan DPP PDI Perjuangan mencalonkan Putra Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawalkot Solo memang menjadi perhatian berbagai kalangan, bukan hanya internal PDI Perjuangan tetapi juga publik nasional. 

"Media main stream maupun media sosial menampilkan pencalonan ini dari berbagai sudut pandang," ujarnya kepada Gesuri, Senin (20/7).

Baca: PDI Perjuangan Paling Siap Hadapi Pilkada Serentak 2020

Sehingga, lanjutnya, pencalonan Walkot Solo kali ini menjadi perhatian nasional, bahkan level perhatian publik untuk pilkada Solo ini mungkin hanya sedikit di bawah DKI Jakarta. 

Ia mencatat perhatian publik terhadap Pilkot Solo ini bahkan sudah dimulai ketika Gibran baru mendeklarasikan niatnya untuk terlibat di pilkada pada akhir tahun 2019. 

Lantas, ujarnya, apakah pertimbangan keputusan pencalonan Gibran ini karena Gibran anaknya Jokowi, alias utk membangun dinasti politik seperti yang diopinikan segelintir orang dan media?

Menurut Andreas, pastinya tidak sebab jika partai seperti PDI Perjuangan mengusung Calon di Pilkada tentu pertimbangannya adalah untuk memperoleh dukungan dan memenangkan pilkada. 

Bagi PDI Perjuangan, kata Andreas, memenangkan pilkada yang paling ideal adalah dengan kader partai yang mumpuni sehingga kepemimpinan di daerah tersebut bermanfaat untuk rakyat. 

Pada akhirnya, lanjut Andreas, dengan kader yang sukses memimpin daerah akan mengharumkan nama partai, meningkatkan elektoral partai dan terjadi proses kaderisasi untuk kelanjutan kepemimpinan partai baik daerah maupun nasional. 

Ia juga memaparkan argumentasi membangun dinasti politik dalam alam demokrasi yang terbuka sebagaimana yang berlangsung di Indonesia saat ini menjadi tidak relevan. 

"Mengapa? Karena dalam sistem pemilihan langsung, yang memutuskan seseorang terpilih atau tidak adalah rakyat," ungkapnya.

Andreas menjelaskan dinasti hanya berlaku pada sistem monarki atau sistem totaliter sebagaimana yang dipraktekan Korut saat ini. 

"Yang memutuskan siapa Walkot Solo dalam pilkada Solo nanti adalah rakyat Solo, bukan Jokowi, bukan pula Partai," katanya.

Juga, Andreas mengingatkan bukan tipe seorang Jokowi untuk menjagokan anaknya atau keluarganya untuk jabatan tertentu baik di bidang politik maupun bisnis. 

"Hal-hal KKN semacam ini belum terdengar pada diri Jokowi. Masih kuat dalam ingatan kita, salah satu anaknya Jokowi justru tidak lolos dalam test PNS, malah dibiarkan saja oleh Jokowi. Padahal, kalau mau, tidak sulit bagi Jokowi angkat telp ke MenPAN RB untuk meloloskan anaknya," ia menambahkan.

Baca: PDI Perjuangan Harus Capai Kemenangan Besar di Pilkada 2020

Oleh karena itu, pencalonan Gibran tentu dilakukan melalui pertimbangan yamg matang oleh partai, dengan kriteria elektoral dan kompetensi. 

Dukungan elektoral Gibran, kerja mesin partai PDI Perjuangan ditambah dukungan dari partai-partai lain akan menjadi basis elektoral yang kuat bagi Gibran. 

Sementara dari segi kompetensi, menurutnya, meskipun relatif baru dalam dunia politik, dengan latar belakang lingkungan keluarga, pendidikan yang memadai dan pengalaman di dunia bisnis dan jaringan sosial yang dimiliki, tidak berlebihan kalau mengatakan Gibran mempunyai komptensi dasar dan nilai lebih yang memadai untuk memimpin Solo. 

"Lepas dari semua itu, mari kita lihat, apa kata rakyat Solo dalam Pilkada nanti," pungkasnya.

Quote