Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah memaparkan mekanisme penyusunan haluan Negara yang ideal. Basarah menyatakan, nantinya haluan Negara harus disusun oleh eksekutif atau pemerintah.
Hal itu dikatakan Basarah dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema 'Pelaksanaan Rekomendasi MPR 2014-2019' yang diselenggarakan di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12).
Baca: Sistem Pembangunan Kacau, Indonesia Butuh Haluan Negara
“Nantinya haluan Negara selayaknya disusun oleh eksekutif. Karena tidak mungkin konsep pembangunan nasional yang sifatnya teknokratis itu dipikirkan dan dirancang oleh para politisi di DPR,” papar Basarah.
Basarah melanjutkan, di MPR dan DPR bukanlah tempatnya para teknokrat. Tenokrat itu tempatnya di pemerintahan. Oleh karena itu, lebih tepat apabila konsepsi haluan Negara dan pembangunan nasional disusun oleh pemerintah.
“Karena Presiden lah pemegang kekuasaan pemerintahan. Menurut ketentuan pasal 4 UUD 1945, Presiden punya yang namanya Bappenas, Presiden juga punya Badan Riset dan Inovasi Nasional, demikian juga punya pakar-pakar, perguruan tinggi dan sebagainya. Merekalah yang menyusun rancangan konsepsi pembangunan nasional bangsa Indonesia untuk jangka menengah dan panjang,” ujar Basarah.
Baca: Tanpa Haluan Negara Arah Pembangunan Tidak Jelas
Basarah melanjutkan, MPR kemudian berperan melakukan harmonisasi terhadap konsep haluan Negara itu. Setelah Itu MPR menetapkan konsep haluan Negara itu menjadi Ketetapan MPR yang mengikat seluruh lembaga Negara.
“Sehingga nanti visi misi calon presiden, boleh membuat varian-varian pembangunannya yang ditawarkan pada masa kampanye, demikian juga calon gubernur, calon bupati dan calon walikota. Tapi dia tak boleh lepas dari road map pembangunan nasional yang sudah ditetapkan oleh MPR,” tegas Basarah.
