Palangkaraya, Gesuri.id - Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Tengah Freddy Ering mengaku khawatir partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 tidak optimal karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.
"Apabila dipaksakan pelaksanaan pilkada di tahun 2020, dikhawatirkan kualitasnya tidak sesuai harapan. Salah satu indikator kualitas pilkada itu kan partisipasi pemilih. Untuk itu, kami sudah sejak awal menyarankan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ditunda hingga tahun 2021, agar pelaksanaannya lebih optimal," kata Freddy Ering di Palangkaraya, Kamis (16/7).
Menurut dia, sebagian besar masyarakat, khususnya di Provinsi Kalteng sampai saat ini masih trauma dengan adanya pandemi virus corona atau COVID-19. Kondisi tersebut tentunya dapat berdampak pada antusias masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan pilkada.
Baca: Pelaksanaan Pilkada, Djarot: Tergantung Penanganan Corona
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas itu mengatakan, sekalipun jumlah orang yang positif COVID-19 di provinsi ini melandai, tapi untuk tingkat nasional tetap terus mengalami kenaikan.
"Kondisi itu tentunya membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati untuk beraktivitas di luar rumah. Saya khawatir masyarakat pun nantinya enggan keluar rumah menggunakan hak pilihnya di pilkada. Itulah kenapa kami menyarankan pilkada lebih baik ditunda hingga tahun 2021," kata Freddy.
Anggota DPRD Kalteng empat periode itu bahkan menyarankan, jika memungkinkan, pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota, untuk kali ini cukup di lembaga DPRD. Saran itu merupakan solusi terbaik di tengah pandemi COVID-19, sekaligus menghemat anggaran.
Dia mengaku sekarang ini banyak kalangan yang sudah terlebih dahulu apriori atau ketakutan berlebihan dan berpikir negatif apabila pemilihan kepala daerah dilakukan di lembaga DPRD. Padahal apreriori tersebut sebenarnya berlebihan, karena kondisi sekarang dan di masa lalu berbeda.
"Sekarang ini pengawasan terhadap lembaga DPRD sudah sangat ketat. Keterbukaan informasi juga jauh lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. DPRD itu juga kan lembaga perwakilan rakyat. Wakilnya rakyat," kata Freddy Ering.
Baca: Cegah Corona, Ganjar Usulkan Hal Ini Saat Pilkada 2020
Meski begitu, dia membenarkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Kalteng telah disediakan dan dicairkan kepada penyelenggara yang jumlahnya mencapai Rp382 miliar. Pencairan tersebut merupakan permintaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kami dari DPRD Kalteng tidak menolak pilkada dilaksanakan tahun 2020. Kami hanya mengusulkan pilkada ditunda hingga tahun 2021 dengan berbagai pertimbangan. Ya kalau tetap dilaksanakan di tahun 2020, tetap kami dukung," demikian Freddy Ering.
